Jumat, 23 Oktober 2009

UNDANG UNDANG NO 22 TAHUN 2002

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
GRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan,
atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat
mengajukan permohonan grasi kepada Presiden;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk
berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dipandang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Grasi.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3879).
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :
1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB II
RUANG LINGKUP PERMOHONAN DAN PEMBERIAN GRASI
Pasal 2
(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana
dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali,
kecuali dalam hal :
a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua)
tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur
hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi
diterima.
Pasal 3
Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam
hal putusan pidana mati.
Pasal 4
(1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah
Agung.
(2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :
a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
b. pengurangan jumlah pidana; atau
c. penghapusan pelaksanaan pidana.
BAB III
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN GRASI
Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Grasi
Pasal 5
(1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang
yang memutus perkara pada tingkat pertama.
(2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari
pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
Pasal 6
(1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana,
dengan persetujuan terpidana.
(3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga
terpidana tanpa persetujuan terpidana.
Pasal 7
(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum
tetap.
(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu
tertentu.
Pasal 8
(1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara
tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
(2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada
Mahkamah Agung.
(3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana
menjalani pidana.
(4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga
Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan
menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan
kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
Bagian Kedua
Penyelesaian Permohonan Grasi
Pasal 9
Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan
permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama
mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.
Pasal 10
Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan
permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung
mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.
Pasal 11
(1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
(3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.
Pasal 12
(1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada
terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
ditetapkannya Keputusan Presiden.
(2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
a. Mahkamah Agung;
b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
Pasal 13
Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi,
pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan
permohonan grasi diterima oleh terpidana.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
(1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan
peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama,
maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
(2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan
kembali diterima Presiden.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya
Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
mulai berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40)
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 108
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
GRASI
I. UMUM
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung.
Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Permohonan Grasi. Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa Republik
Indonesia Serikat sehingga tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang
berlaku pada saat ini dan substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum masyarakat.
Dalam mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi, Undang-Undang
tersebut di samping tidak mengenal pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan
grasi, juga melibatkan beberapa instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana
(criminal justice system) dan mengatur pula penundaan pelaksanaan putusan pengadilan
jika diajukan permohonan grasi. Hal tersebut mengakibatkan begitu banyak permohonan
grasi yang diajukan dan adanya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda
pelaksanaan putusan sehingga penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama
dan terlalu birokratis. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 perlu diganti
dengan Undang-Undang yang baru.
Pembentukan Undang-Undang ini bertujuan menyesuaikan pengaturan mengenai grasi
dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.
Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa
perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada
terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis
peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi
bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif
Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah,
meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan
pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi
terhadap terpidana.
Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata
cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara
tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi
yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian
permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi, dalam Undang-
Undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi
paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda
pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. Di samping itu, ditentukan pula
bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali untuk pidana tertentu
dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1 (satu) kali lagi.
Pengecualian tersebut terbuka bagi terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya
dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut,
atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara
seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi
diterima.
Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana, dalam Undang-Undang ini diatur
percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu
dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi. Tata cara pengajuan grasi,
terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden, dan salinan
permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat
pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Presiden memberikan atau menolak
permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada
terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan
grasi sesuai dengan Undang-Undang ini.
Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
adalah :
1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam
waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang
ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.
Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan di lingkungan peradilan
umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kewajiban panitera untuk memberitahukan secara tertulis hak terpidana untuk mengajukan
grasi, berlaku pula dalam hal putusan dijatuhkan pada tingkat banding atau kasasi.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah isteri atau suami, anak kandung, orang tua
kandung, atau saudara sekandung terpidana.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Yang dimaksud dengan “berkas perkara” adalah termasuk putusan pengadilan tingkat pertama,
serta putusan pengadilan tingkat banding atau kasasi jika terpidana mengajukan banding atau
kasasi.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b dan huruf c
Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi
disampaikan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang memutus
perkara pidana pada tingkat pertama dan oditurat militer yang menuntut perkara
terpidana.
Huruf d
Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi
disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer tempat terpidana
menjalani pidana.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4234

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar