UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 2004

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN
TATA USAHA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan
untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih,
makmur, dan berkeadilan;
b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah
Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
c. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf
c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4359).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 2
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang
ini:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau
peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan
peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil
pemilihan umum.”
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 4
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 6
(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Provinsi.”
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 7
(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan
dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan
Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.”
5. Ketentuan Pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam
penjelasan Pasal demi Pasal angka 5.
6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi
sebagai berikut:
“Pasal 9A
Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur
dengan undang-undang.”
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 12
(1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim
ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 13
(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah
Agung.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha
Negara.”
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 14
(1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
d. sarjana hukum;
e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan
30 September/Partai Komunis Indonesia.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon
hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara.”
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 15
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang
Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf f, dan huruf h;
b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara;
d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus
berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara.”
11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 16
(1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Agung.
(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah
Agung.”
12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 17
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Sumpah:
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundangundangan
dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
Janji:
"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban
Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
(3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya
oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
(4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara.
(5) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua
Mahkamah Agung.”
13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 18
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh
merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan pengadilan;
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang
diperiksa olehnya;
c. pengusaha.
(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 19
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya karena:
a. permintaan sendiri;
b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua,
Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.”
15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 20
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari
jabatannya dengan alasan:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18.
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis
Kehormatan Hakim.
(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan
Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.”
16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 21
Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan
sebagai pegawai negeri.
17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 22
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan
hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan
sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama
6 (enam) bulan.
18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 26
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah
Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
atau
c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.”
19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 28
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima)
tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
f. sehat jasmani dan rohani.”
20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
b. berijazah sarjana hukum; dan
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima)
tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 3 (tiga)
tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.”
21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 30
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4
(empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.”
22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 31
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
b. berijazah sarjana hukum; dan
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima)
tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga)
tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.”
23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 32
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara.”
24. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 33
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima)
tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat
sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.”
25. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 34
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada
Pengadilan Tata Usaha Negara.”
26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 35
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. “
27. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 36
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh
merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara
yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.“
28. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 37
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan
diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.”
29. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 38
(1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan
Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua
Pengadilan yang bersangkutan.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh
jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara
apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun
juga.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak
langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan
serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini
dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku
dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti
layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti
yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.
30. Di antara Pasal 39 dan Bagian Ketiga Sekretaris disisipkan Bagian Kedua baru yakni Bagian
Kedua A Jurusita yang berisi 5 (lima) pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal
39D, dan Pasal 39E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua A
Jurusita
Pasal 39A
Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jurusita.
Pasal 39B
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;
e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti;
dan
f. sehat jasmani dan rohani.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri
pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pasal 39C
(1) Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah
Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
(2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang
bersangkutan.
Pasal 39D
(1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil
sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh
jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara
apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun
juga.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak
langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan
serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini
dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku
dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti
layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur
dalam menegakkan hukum dan keadilan”.
Pasal 39E
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh
merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara
yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
(2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 42
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
e. berpengalaman di bidang administrasi pengadilan; dan
f. sehat jasmani dan rohani.”
32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 44
Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.“
33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 45
(1) Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris dan Wakil Sekretaris diambil sumpah
atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat
menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi
kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan
senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang atau golongan.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang
menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara.”
34. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 46
(1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
(2) Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja
Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Mahkamah Agung.”
35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 53
(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan
yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik.”
36. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 116
(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan
setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama
selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
(2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a,
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan
hukum lagi.
(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga)
bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar
Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan
upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak
terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”
37. Ketentuan Pasal 118 dihapus.
38. 38.Di antara Pasal 143 dan Bab VII Ketentuan Penutup disisipkan satu pasal baru yakni
Pasal 143A, yang berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 143A
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.”
39. Penjelasan Umum yang menyebut "Pemerintah" dan "Departemen Kehakiman" diganti
menjadi "Ketua Mahkamah Agung."
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 35
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN
TATA USAHA NEGARA
I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau
perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan
atau perubahan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah
dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan
salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan
bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun
non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan
Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut:
1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha
Negara;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim;
5. penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam
suatu sengketa;
6. adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 2
Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang
termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara.
Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau
maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
menurut Undang-Undang ini.
Huruf a
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya
keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah
dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat
norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya
mengikat setiap orang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan
persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi
atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif
dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan
menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan
persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan
bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat
dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih
memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di
Pengadilan Negeri.
Huruf d
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, di mana terdakwa dipidana dengan suatu pidana
bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di
rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana,
maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk
mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu
mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya
perawatan tersebut kepadanya.
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap
tersangka.
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain
yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan
barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.
Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha
Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
Huruf e
Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:
1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas
nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah
sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang
diperebutkan oleh para pihak.
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri
atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 4
Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia
maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata
Usaha Negara.
Angka 3
Pasal 6
Ayat (1)
Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berada di ibukota
Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak
menutup kemungkinan adanya pengecualian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 7
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 9
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 9A
Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan
peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.
Angka 7
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah meliputi pengawasan melekat (built-in
control) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “lulus eksaminasi” dalam ketentuan ini adalah penilaian yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang
bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 18
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup
pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil
menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakekatnya
situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup rumah tangga setiap Hakim
Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha
membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus” adalah sakit yang
menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas
kewajibannya dengan baik.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah misalnya yang bersangkutan banyak
melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” adalah tindak pidana yang
ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila hakim yang
bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar
pengadilan merendahkan martabat hakim.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua tugas yang dibebankan
kepada yang bersangkutan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan
tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 21
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan
pemberhentian sementara.
Angka 18
Pasal 26
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “sarjana muda hukum” termasuk mereka yang telah mencapai
tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk
jabatan itu.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 29
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 30
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 31
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 32
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 33
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 34
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 35
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 36
Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.
Angka 28
Pasal 37
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 38
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 39A
Dalam hal tenaga Jurusita di Pengadilan Tata Usaha Negara kurang memadai, maka pelaksanaan
tugas Jurusita dibantu oleh Panitera Pengganti.
Pasal 39B
Cukup jelas.
Pasal 39C
Cukup jelas.
Pasal 39D
Cukup jelas.
Pasal 39E
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 42
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 44
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 45
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 46
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 53
Ayat (1)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata
yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh
akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang
bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi
pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.
Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat
kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk
tertulis.
Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di
muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang
berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan
penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.
Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam
sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa
tuntutan rehabilitasi.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi
asas:
- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.
Angka 36
Pasal 116
Ayat (1)
Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang
berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa
putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat putusan Pengadilan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam
ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh
hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan
mengabulkan gugatan penggugat.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 118
Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 143A
Cukup jelas.
Angka 39
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4380